Laman

Wednesday 1 February 2017

SEJARAH PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Irian barat adalah suatu wilayah di bagian timur dari Indonesia. 
Irian Barat merupakan bagian konflik antara bangsa Indonesia - Belanda yang telah berlangsung lebih dari tiga abad sejak kedatangan mereka sekitar abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Dalam kurun waktu itu telah banyak korban nyawa melayang dan harta yang hancur. Untuk mengakhiri konflik ini, atas jasa baik PBB diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda 23 Agustus - 2 November 1945. Dari konferensi ini dihasilkan keputusan antara lain pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Selain itu, disepakati pula bahwa masalah Irian Barat yang juga menjadi bagian dan wilayah Hindia Belanda akan dibicarakan dan diselesaikan satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dalam perkembangan selanjutnya, permasalahan tentang Irian Barat tidak kunjung selesai. Belanda selalu menolak ketika diajak berunding untuk membicarakan masalah Irian Barat. Berbagai cara diplomatik dilakukan pemerintah Indonesia agar Belanda segera membebaskan Irian Barat namun selalu gagal. Hal ini berlangsung hingga tahun 1969 ketika Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat setelah terjadi berbagai insiden bersenjata.


Perjuangan Membebaskan Irian Barat

Sebagaimana daerah-daerah lain di Hindia Belanda, Irian Barat adalah daerah jajahan Belanda. Namun, dalam kesepakatan penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia, Irian Barat belum dimasukan sebagai wilayah Indonesia. Menurut Konferensi Meja Bundar, masalah ini baru akan dibahas satu tahun setelah penyerahan kedaulatan tersebut. Dalam perkembangannya, Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat. Menanggapi hal tersebut, timbullah usaha-usaha pembebasan Irian Barat dari tahun 1950-1969. Usaha-usaha itu meliputi usaha diplomasi dan konfrontasi bersenjata.


Usaha Diplomasi

Sebagai negara yang cinta damai, Indonesia ingin agar penyerahan Irian Barat dapat dilakukan secara damai melalui perundingan atau diplomasi. Sejak tahun 1950, Indonesia mengajak Belanda untuk mulai merundingkan masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1950, Indonesia dan Belanda membentuk komite bersama untuk masalah Irian Barat. Namun, komite tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat. Pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya kemudian memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Kerajaan Belanda pada bulan Agustus 1952. Tindakan Belanda ini memunculkan protes keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Indonesia menyatakan pembatalan terhadap misi militer Belanda pada bulan April 1953.

Pemerintah Indonesia juga terus berusaha mencari dukungan internasional agar dapat menekan Belanda. Salah satunya melalui Konferensi Asia-Afrika. Dalam KAA di Bandung tanggal 18-24 April 1955, pihak Indonesia mendapat dukungan negara-negara peserta KAA. Dalam salah satu pernyataannya, KAA yang disponsori oleh negara Indonesia, Burma, Pakistan, dan Sri Lanka menolak segala bentuk penjajahan. Negara-negara tersebut menganggap bahwa penjajahan adalah suatu tindakan kejahatan.

Usaha untuk menekan Belanda juga dilakukan melalui organisasi PBB. Indonesia yang didukung negara-negara sahabat senantiasa membawa persoalan Irian Barat dalam sidang-sidang PBB. Namun, usaha tersebut tetap saja tidak berhasil memaksa Belanda meninggalkan Irian Barat. Belanda selalu berusaha meyakinkan anggota PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda, yakni dalam lingkup Uni Indonesia-Belanda. Hal ini mendapat dukungan dari negara-negara lain, terutama negara anggota Nato di mana Belanda juga menjadi salah satu anggotanya. Akibatnya, resolusi tentang Irian Barat pun gagal memperoleh suara mayoritas.

Indonesia pun secara sepihak membatalkan persetujuan KMB termasuk membatalkan Uni Indonesia-Belanda yang dikukuhkan melalui UU No. 13 tahun 1956. Dengan pembatalan tersebut, Indonesia tidak lagi terjalin dalam ikatan khusus dengan Belanda, termasuk dalam masalah Irian Barat. Indonesia lalu membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu (Halmahera). Gubernur pertama provinsi Irian Barat ini adalah Zainal Abidin Syah yang adalah Sultan Tidore.
Sementara situasi di Indonesia, sikap anti Belanda terus meningkat. Rakyat Indonesia menggelar rapat-rapat umum untuk menggalang dukungan terhadap Irian Barat. Pada tanggal 18 November 1957 berlangsung rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat ini berlanjut dengan aksi pemogokan yang dilakukan para buruh yang bekerja di perusahaan Belanda. Pemerintah Indonesia juga melarang perusahaan penerbangan Belanda KLM untuk mendaratkan pesawatnya di Indonesia. Pada tahun yang sama juga terjadi pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia. Pengambilalihan mi diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1958. Sampai akhir tahun 1958, semua perusahaan Belanda di Indonesia sudah dinasionalisasikan. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Semua warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia dipecat. Pemerintah juga membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat sebagai organisasi untuk menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia guna membebaskan dan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.


Konfrontasi Bersenjata

Usaha diplomasi pemerintah indonesia yang mengalami jalan buntu membuat Indonesia memutuskan untuk juga menempuh jalur konfrontasi bersenjata. Kebijakan pemerintah Indonesia tersebut kemudian diikuti dengan persiapan-persiapan militer. Indonesia memutuskan untuk membeli senjata dari Uni Soviet (Rusia). Pada bulan Desember 1960, pemerintah Indonesia mengutus Jendral A. H. Nasution sebagai Mentri Keamanan Nasional / Kasad ke Moskow. Nasution berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet. Indonesia juga mendekati India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman, dan Perancis dengan tujuan agar negara-negara tersebut tidak akan memberikan dukungan terhadap Belanda jika perang benar-benar terjadi antara Indonesia-Belanda.

Kian panasnya hubungan antara Indonesia dan Belanda menyebabkan negara-negara lain di dunia mendesak agar permasalahan Irian Barat segera diamsukkan kembali ke dalam agenda Sidang Umum PBB. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, masalah Irian Barat diperdebatkan kembali. Dalam sidang tersebut, Sekjen PBB U Thant, meminta kesediaan Ellsworth Bunker seorang diplomat Amerika Serikat untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan usul agar Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu dua tahun. Indonesia menerima usul tersebut dengan catatan agar waktu pengembalian diperpendek. Belanda sebaliknya berpendirian hanya akan melepaskan Irian Barat kepada perwalian PBB untuk kemudian membentuk negara Papua. Tampak jelas bahwa Belanda tidak ingin agar Irian Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Bahkan Belanda kemudian tanpa sepengetahuan PBB mendirikan negara Papua, lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Selain itu, Belanda juga menambah kekuatan militernya di Irian Barat dengan mendatangkan kapal induk Karel Doorman.

- Operasi Trikora
Tantangan Belanda ini dijawab Indonesia dengan mengumumkan Trikora. Bertepatan dengan ulang tahun Agresi Belanda II yang ke-13 pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di alun-alun Utara Yogyakarta mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi Trikora tersebut adalah:
  • Gagalkan pembentukan negara boneka papua buatan kolonial Belanda.
  • Kibarkan Sang saka Merah Putih di seluruh Irian Barat.
  • Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Dengan keluarnya Trikora, maka perjuangan fisik membebaskan Irian Barat mulai dilakukan. Pada tanggal 11 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Mayor Jendral Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala. Tugas Komando Mandala adalah sebagai berikut.
  • Menyelenggarakan operasi militer untuk membebaskan Irian Barat. Operasi ini meliputi penyusupan (infiltrasi), serangan besar-besaran (eksploitasi), dan penegakan kekuasaan RI (konsolidasi).
  • Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan RI untuk membebaskan Irian Barat. Kekuatan itu baik berupa tentara reguler, sukarelawan, dan berbagai potensi perlawanan rakyat lainnya.
- Pertempuran Laut Aru
Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan KumbangKRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 4°49' LS dan 135°02' BT. Menjelang pukul 21:00 WIT, Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu, terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, di mana berarti kapal itu sedang berhenti. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut.
Kapal Belanda menembakan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, namun tidak mengenai sasaran. Akhirnya, Yos Sudarso memerintahkan untuk mundur, namun kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus membelok ke kanan. Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran".
Melihat situasi ini, Ellsworth Bunker kembali mengajukan usul yang dikenal sebagai Rencana Bunker. Isinya antara lain penyerahan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia, setelah sekian tahun member kesempatan kepada rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat tetap dalam wilayah Indonesia atau memisahkan diri, untuk menghindari bentrok diadakan masa masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.

Rencana Bunker ini diterima dengan baik oleh Indonesia namun ditolak Belanda. Sikap keras Belanda ini mendorong Indonesia menggelar Operasi Jayawijaya berupa operasi besar-besaran untuk membebaskan Irian Barat. Dalam situasi panas ini, terjadi pertempuran Laut Aru yang melibatkan tiga kapal torpedo Angkatan Laut RI, yakni Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Macan Harimau dengan kapal perusak serta Fregat Belanda yang dibantu pesawat udara. Dalam pertempuran itu Kapal Macan Tutul tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso, Kapten Wiratno dan awak kapal lainnya. Pasukan Indonesia juga melakukan penyusupan dengan menerjunkan penerbang-penerbang Indonesia menembus radar Belanda ke pedalaman IrianBarat.


Persetujuan New York

Amerika Serikat khawatir konflik antara Indonesia dan Belanda akan mengganggu keamanan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk berunding. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Dr. Subandrio, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Roijen, dan Schurmann. Perundingan ini menghasilkan Persetujuan New York yang berisi tentang:
  • Penghentian permusuhan.
  • Paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima kekuasaan dari pemerintah Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
  • UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun militer. Tenaga militer digunakan sebagai penjaga keamanan bersama putra Irian Barat sendiri. UNTEA juga akan memakai sisa-sisa pegawai Belanda yang diperlukan.
  • Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.
  • Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling
  • lambat 11 Mel 1963.
  • Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963.
  • Pada tahun 1969, diadakan penetuan pendapat rakyat atau L’cpera (Ascertainnient of the WisIie of the People).
  • Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.


Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)

Sesuai dengan kesepakatan New York, pada tahun 1969 diselenggarakan Pepera yang disaksikan utusan Sekretaris Jendral PBB. Penyelenggaraan Pepera melalui tiga tahap, yaitu tahap konsultasi, pemilihan anggota dewan musyawarah, dan tahap pelaksanaan Pepera. Tahap konsultasi dimulai sejak 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten tentang tata cara Pepera. Pemilihan anggota dewan musyawarah berakhir pada bulan Juni 1969. Sementara pelaksanaan Pepera dilakukan perkabupaten mulai 14 Juli 1969 hingga 4 Agustus 1969.

Hasil Pepera memperlihatkan suara bulat bahwa masyarakat Irian Barat ingin tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera ini dibawa oleh diplomat PBB Ortis Sanz untuk dilaporkan dan disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24. Irian Barat kemudian resmi menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia dengan nama Provinsi Irian Jaya. Pada tanggal 1 Januani 2000, Irian Jaya diganti menjadi Provinsi Papua.


Setelah Penggabungan Irian Barat 

Setelah Papua bagian barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:
  1. Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda
  2. Belanda berjanji menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar
  3. penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda
  4. penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua
Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah nasional.
Setelah Jenderal Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1972), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun 1991 sampai tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan.
Pada tahun 1980-an, Indonesia memulai gerakan transmigrasi, di mana puluhan ribu orang dari pulau Jawa dan Sumatera dipindahkan ke provinsi Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara memasukkan pengaruh pemerintah pusat. Pada tahun 2000, presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus kepada provinsi Papua untuk meredam usaha separatis. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi provinsi: Papua dan Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) melalui instruksi Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001

Thursday 1 November 2012

TERBENTUKNYA KESADARAN NASIONAL


 v Nasionalisme atau kesadaran nasional didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara bersama-sama mencapaimempertahankan, mengisi kekuatan bangsa itu. Kesadaran nasional pertama kali setelah munculnya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah.

v Pengaruh perluasan kekuasaan kolonial, perkembangan pendidikan Barat, dan pendidikan islam terhadap munculnya nasionalisme Indonesia:
1. Pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat. Pada mulanya kolonial Barat hanya ingin mendominasi perekonomian lama kelamaan kolonial Barat menguasai politik dan ekonomi. Akibatnya seluruh politik dan ekonomi Indonesia dirampas oleh kolonial Barat. Penjajahan dan penindasan inilah yang menyebabkan kesadaran Bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah dengan cara berjuang.

2. Pengaruh perkembangan pendidikan Barat. Sejak abad ke-19 pemerintah Belanda secara lambat laun membuat sekolah-sekolah. pendidikan itu ternyata begitu menarik bagi pemuda Indonesia. Selain lembaga pendidikan kolonial ada juga lembaga pendidikan swasta yaitu Taman Siswa, Muhamadiyyah, Missi, dan Zending. Lembaga-lembaga itulah yang kemudian menghasilkan tokoh2 nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.


3. Pengaruh pendidikan Islam. Sekolah-sekolah yang didirikan organisasi Islam seperti Muhamadiyyah bersifat Modern karena proses pembaharuan namun masih bersifat islami. Artinya ilmu pengetahuan modern dipadu dengan ajaran islam.


v Peranan golongan terpelajar, Profesional dan pers dalam menumbuh kembangkan kesadaran Nasional Indonesia.
1. Peranan kaum terpelajar dan kaum professional. Salah satu penyebab tumbuhnya penyebab Nasionalisme adalah kesadaran akan kesamaan politik yang disebabkan oleh penjajahan oleh bangsa lain atau oleh penguasa yang otoriter. Para kaum pelajar yang terpelajar membentuk berbagai organisasi yaitu:
· Boedi Oetomo. Didirikan tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Soetomo. Organisazi ini banyak bergerak dibidang social, ekonomi,dan pendidikan.
· Indishe Partij. Didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Tiga Serangkai yaitu: Douwes Dekker,Ki Hajar Dewantara,Dr. Cipto Mangunkusumo. Semboyannya “Indonesia Lepas Dari Belanda”. Tujuannya membangun rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia.
· Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini adalah sebuah organisasi pelajar2 Hindia yang didirikan di Belanda. Berjuang utntuk kemerdekaan Indonesia. Ketua Moh. Hatta.
· Partai Komunis Indonesia. Partai ini juga memperjuangkan Indonesia tetapi bersifat komunis atau tidak mengakui adanya Tuhan.
· Partai Nasional Indonesia. Dalam kongresnya, PNI sepakat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.


2. Peranan Pers. Dalam sejarah dunia, pers sangat penting karena dapat mempengaruhi pendapat atau opini Publik,mendorong terjadinya perubahan dalam masarakat,menjadi sarana propaganda yang efektif, perhatian masyarakat meluas melampoi batas. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya alat komunikasi yang semakin canggih.
· Pers dan pergerakan nasional. Surat kabar dari Indonesia berisi tentang ajakn bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Salah satu tokohnya adalah Abdul Rivai
·Pers dan peranan kaum terpelajar. Keterkaitannya adalah: Satu, kaum terpelajar dan professional dalah kelompok masyarakat Indonesia ayang pertama kali memahami dan menyadari nasib buruk bangsanya. Kedua, pers juga berperan penting sebagai pihak yang membawa ide-ide kemerdekaan.

v Perkembangan pergerakan nasional dari yang bersifat etnik, kedaerahan, keagamaan, sampai dengan terbentuknya nasionalisme Indonesia
1. Organisasi pergerakan yang bersifat etnik, kedaerahanPada umumnya organizazi ini didirikan di daerah2 masing-masing oleh para pemuda. Contohnya:

· Tri Koro Dharmo. Berdiri pada 9 Maret 1915. Tri Koro Dharmo artinya tiga tujuan mulia
· Jong Java. Berdiri tahun 1918 yang merupakan reinkarnasi dari Tri Koro Dharmo.
· Jong Sumatranen Bond. Organisasi yang dipelopori oleh pemuda Sumatra pada 9 Desember 1917.
· Jong Minahasa. Pada tahun 1918 pemuda Sulawesi Utara juga mendirikan organisasi ini.
· Jong Celebez. Adalah organisasi pemuda pelajar yang berasal dari Sulawesi.

2. Organisasi pergerakan yang bersifat Keagamaan.
· Serekat Dagang Islam(SDI). Didirikan oleh Haji Samanhudi tahun1911 di Solo.Memiliki cirri keislaman dan ekonomis. Tujuan didirikan organisasi ini melindungi dan menjamin kepentingan pedagang muslim terhadap persaingan Negara Cina.
· Serikat Islam. Organisasi ini merupakan reinkarnasi dari Serikat Dagang Islam yangh didirikan oleh HOS. Cokroaminoto tahun 1911.
·Muhamadiyyah. Dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912. organisasi ini banyak bergerak dibidang pendidikan, social, ekonomi.
· Nahdlatul Ulama(NU). Didirikan pada tahun 1926 oleh KH. Hasjim Asj’ari. Tujuan memperyahankan kepentingan kaum muslim tradisional.


v Peran manifesto politik 1925, kongres pemuda 1928, kongres perempuan pertama dalam proses pembentukan identitas kebangsaan Indonesia.
1. Manifesto Politik 1925. Pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan politik yang kemudian dikenal dengan Manifesto Politik (Manipol). Isinya: PI tetap menggunakan nama Indonesia sekaligus memakai nama Belanda yaitu Indonesische Vereeniging sebagai nama perkumpulannya.

2.Kongres Pemuda 1928. Pada kongres pemuda 1928 para pemuda mengeluarkan sebuah Sumpah yaitu Sumpah PemudaKongres ini WR. Supratman dengan gesekan biolanya memeperdengarkan lagu Indonesia Raya




ISI SUMPAH PEMUDA



Satu: Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia







        Dua: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.






Tiga: Kami putra putri Indonesia menjunjung bahsa persatuan, bahasa Indonesia

           
 3. Kongres Perempuan. Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI) mengadakan kongres perempuan pada 22 Desember 1928. kongres ini menje3laskan bahwa kaum perempuan Indonesia harus berjuang  untuk kepentingan seluruh perempuan Indonesia. Inilah yang menjadi hari Ibu yaitu tanggal 22 Desember.

Tuesday 30 October 2012

PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP PORTUGIS DAN BELANDA

z
PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP PORTUGIS DAN BELANDA

A.Perlawanan Aceh terhadap Portugis
            Penguasaan Malaka oleh bangsa Portugis pada tahun 1511.Aceh merupakan saingan terberat dalam perdagangan.Persaingan ini semakin meruncing  yang kemudian meningkat menjadi permusuhan antara Portugis dengan Aceh.Raja-raja Aceh yang melakukan perlawanan:
a)      Sultan Ali Mughayat Syah tahun 1514-1528
b)      Sultan Alaudin Riayat Syah tahun 1537-1568
c)      Sultan Iskandar Muda tahun 1607-1636

B.Perlawanan Sultan Hairun dan Sultan Baabullah
    a)      Perlawanan Sultan Hairun

   Untuk melawan Portugis,rakyat Tidore dan Ternate bersatu,dipimpin oleh Sultan Hairun.Portugis dipimpin oleh Antonio Galvo.Portugis melakukan tindikan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding.Dalam perundingan,Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh.

b)      Perlawanan Sultan Baabullah
      Sultan Baabullah adalah anak dari Sultan Hairun.Sultan Baabullah memimimpin perlawanan rakyat Ternate.Pada tahun 1574,benteng Portugis dapat direbut.Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor-Timur sampai tahun 1575.

C.Perlawan Diponegoro(1825-1830)dan sebabnya
Sebab-sebab perlawanan Pangeran Diponegoro:
   1)      Wilayah Mataram semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatan
   2)      Belanda ikut campur tangan dalam urusan intern kesultanan
   3)      Timbulnya kekecewaan dikalangan para ulama
   4)      Rakyat semakin menderita
   5)      Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat keraton
      Tokoh-tokoh Perlawanan Diponegoro terhadap Belanda adalah Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Ali Basyah Sentot Prawirodirdjo, dan Pangeran Mangkubumi.Perang yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro telah mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa.Oleh karena itu,Perang Diponegoro,dikenal sebagai Perang Jawa.
            Menghadapi perlawanan Diponegoro,Belanda menerapkan sistem Benteng Stelsel.Tujuan dari Benteng Stelsel adalah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dan memberikan tekanan agar pasukan Diponegoro segera menyerah.
            Pada tahun 1827 perlawanan Diponegoro di beberapa tempat berhasil dipukul mundur oleh pasukan Belanda.Belanda mengeluarkan jurus liciknya.Pangeran Diponegoro diundang berunding di Magelang.Beliau menyanggupi perundingan tersebut.Ternyata Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang di Manado selanjutnya ke Ujung Pandang sampai meninggalnya pada tanggal 8 Januari 1855.
     

D.Perang Paderi(1812-1937)
1)      Perang Tahap Pertama (1821-1825)
            Perang Paderi yang pertama,yaitu pertempuran antara kaum Paderi yang dipimpin oleh Datuk Bandarao melawan kaum Adat di bawah pimpinan Datuk Sakti yang dibantu oleh Belanda.Dari sekian banyak perlawanan kaum Paderi, yang paling terkenal adalah perlawana kaum Paderi di Agam.Perlawanan yang muncul tahun 1923 dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol,Tuanku Nan Cerdik,Tuanku Tambusai,dan Tuanku nan Alahan.Belanda akhirnya melakukan perdamaian pada tanggal 15 November 1825 di Bonjol.

2)     Perang Tahap Kedua(1825-1837)
     Pada Perang Paderi tahap kedua kaum Adat mulai sadar dan mengubah sikap untuk membantu kaum Paderi melawan Belanda.Untuk menghadapi itu,Belanda menerapkan sistem Benteng Stelsel.Benteng Fort De Kock di Bukittinggi dan Benteng Ford Van  Der Cappelen merupakan dua benteng pertahanan.Belanda menang,pada tahun 1837.Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan wafat tahun 1864.

E.Perlawanan Rakyat Bali(1859-1863)
      Pada abad 19, hubungan dengan Bali dirasakan perlu bagiBelanda. Alasannya,karena Belanda khawatir Bali akan jatuh ke tangan  kekuasaan Barat lainnya.Pada tahun1841seorang utusan Belanda mengadakan perjanjian dengan raja-raja dari Klungkung,Buleleng,Badung,dan Karangasem dengan tujuan untuk mengakhiri hak tawan karang.( hak raja – raja Bali untuk menguasai serta merampas kapal beserta isinya yang terdampar di pantai wilayah kerajaanya )
  
      Pada tahun 1884 Belanda menyerang kerajaan Buleleng, raja Bulelengpun  mengadakan perlawanan dengan dibantu Raja Karangasem dan raja senior Bali Dewa Agung Putra dari Klungkung . Pada tahun 1849 Belanda  berhasil menguasai pusat pertahanan Kerajaan Buleleng, pertempuran terjadi di Jagaraga sebelah timur kota Singaraja, sehingga dikenal dengan nama Perang Puputan ( yaitu istilah untuk menyebut suatu pertempuran, seluruh prajurit baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak berpakaian serba putih-putih dan hanya bersenjata tombak dan keris).Perang Puputan  yang lainya terjadi pada tahun  1906 yaitu Puputan Badung dan 1908 perang Puputan Kusumba.
F. Perlawanan Maluku
      Maluku merupakan daerah yang sangat kaya akan rempah-rempah, sehingga VOC (Belanda) bermaksud untuk melaksanakan Monopoli di Maluku dan menetapkan aturan sebagai berikut :
a.      Seluruh Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah, kecuali kepada VOC
b.      Jumlah tanman rempah-rempah ditentukan oleh VOC
c.      Tempat menanam rempah-rempah ditentukan VOC.
             Dalam pelaksanaanya untuk mengawasi monopoli perdagangan, VOC melakukan   patroli laut ( pelayaran Hongi ) yaitu petroli dengan  perahu kora-kora yang dilengkapi dengan senjata, apabila ada pelanggaran rakyat dihukum, yaitu dengan membinasakan  tanaman rempah-rempah milik petani (ekstirpasi )
           Perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC yang terjadi didaerah –daerah :
a.       Perlawanan Rakyat Ternate, dipimpin oleh Teluk Besi, Saido, dan Kakiali namun perlawanan ini gagal.
b.      Perlawanan rakyat Tidore, dipimpin oleh sultan Nuku dangan mengadu domba antara Inggris dan VOC.

G. Perlawanan Mataram
      Kerajaan Mataram mencapai kejayaan pada  masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) Pada mulanya kerajaan Mataram dengan Belanda (VOC)  berhubungan dengan baik , namun dalam perkembanganya terjadi perselisihan . Pada tanggal 8 November 1618 Gubernur Jendral VOC Jan Pieterzoon Coen memerintahkan Van Der Marct menyerang Jepara. Sebab-sebab Mataram menyerang VOC Di Batavia :
a.      Mengusir Belanda dari Tanah Air Indonesia
b.      Belanda sering merintangi perdagangan Mataram di Malaka
c.      Belanda melaksanakan monopoli perdagangan.


Mataram kemudian terpecah dengan ditandainya Perjanjian Linggarjati pada tanggal 13 Februari 1755

Isi perjanjian Giyanti:
      Mataram dibagi menjadi dua,yaitu Mataram Barat  diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono l,dengan kerajaannya bernama Ngayogyakarta.Mataram Timur diserahkan kepada Pakubuwono III dengan kerajannya,Surakarta Hadiningrat.

H. Perlawanan Banten
     
      Pada tahun 1651 terjadi perperangan antara Kerajaan Banten dengan VOC.Tujuuan Sultan Agung Tirtayasa melawan VOC adalah untuk menghidupkan perdagangan Banten kembali.Sultan Ageng berselisih dengan putranya yaitu Pangeran Abdul Kahar.Pangeran Abdul Kahar dibantu oleh VOC untuk merebut tahta ayahnya.Dalam pertempuran ini,Sultan Ageng terdesak dan ditangkap.Kemudian putranya menggantikan Sultan Agung Tirtayasa.
Sultan Haji melakukan perundingan dengan VOC yang isinya :
a.       Sultan Haji harus mengganti biaya pereng
b.      Banten harus mengakui di bawah kekuasaan VOC
c.       Kecuali VOC,pedagang lain dilarang berdagang di Banten.
d.      Kepulauan Maluku tertutup bagi pedagang Banten.